Rabu, 13 Maret 2013

Demokrasi (Pemilihan Secara Langsung)

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dēmokratía "kekuasaan rakyat" yang dibentuk dari kata demos "rakyat" dan Kratos "kekuasaan".

Secara garis besar, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Di Indonesia sendiri pemilihan umum diaksanakan pertama kali pada tahun 1955 pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wail presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

Sistem Pemilu Di Indonesia

Sistem pemilu di bagi menjadi dua kelompok yakni :

1.      Sistem Distrik ( satu daerah pemilihan memilih satu wakil )
didalam sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak, sistem distrik memiliki variasi, yakni :
·         first past the post : sistem yang menggunakan single memberdistrict dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenagnya adalah calon yang memiliki suara terbanyak.
·         the two round system : sistem ini menggunakan putaran kedua sebagai landasan untuk menentukan pemenang pemilu. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan pemenang yang memperoleh suara mayoritas.
·         the alternative vote : sama seperti firs past the post bedanya para pemilih diberi otoritas untuk menentukan preverensinya melalui penentuan ranking terhadap calon-calon yang ada.
·         block vote : para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdapat dalam daftar calon tanpa melihat afiliasi partai dari calon-calon yang ada.

2.      Sistem proporsional ( satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil )
dalam sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil. prinsip utama di dalam sistem ini adalah adanya terjemahan capaian suara di dalam pemilu oleh peserta pemilu ke dalam alokasi kursi di lembaga perwakilan secara proporsional, sistem ini menggunakan sistem multimember districts. Ada dua macam sitem di dalam sitem proporsional, yakni ;
·         list proportional representation : disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urut yang sudah ada.
·         the single transferable vote : para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. Pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.

Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah pemilihan lain sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem Proporsional adalah Proporsional Daftar dan Single Transferable Vote.

Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah), yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Sistem pemilihan umum yang di anut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem pemilihan Proporsional,  adanya usulan sistem pemilihan umum Distrik di indonesia yang sempat diajukan, ternyata di tolak. Pemilu-pemilu paska Soeharto tetap menggunakan sistem proporsional dengan alasan bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tingkat kemajemukan masyarakat di Indonesia yang cukup besar. 

Pasca pemerintahan Soeharto 1999, 2004 dan 2009 terdapat  perubahan terhadap sistem pemilu di Indonesia yakni terjadinya modifikasi sistem proporsional di indonesia, dari proporsional tertutup menjadi proporsional semi daftar terbuka. Dilihat dari daerah pemilihan terdapat perubahan antara pemilu 1999 dengan masa orde baru. pada orde baru yang menjadi daerah pilihan adalah provinsi, alokasi kursinya murni di dasarkan pada perolehan suara di dalam satu provinsi, sedangkan di tahun 1999 provinsi masih sebagai daerah pilihan namun sudah menjadi pertimbangan kabupaten/kota dan alokasi kursi dari partai peserta pemilu didasarkan pada perolehan suara yang ada di masing-masing provinsi tetapi mulai mempertimbangkan perolehan calon dari masing-masing kabupaten /kota.

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia.
Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah).

Dasar Hukum

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalahproporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. 

Pemilu 1971 diadakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975. Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup. 

Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980.

Pada pemilu 2004, mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008.[21] Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004. 

Analisis Kelemahan Pemilu di Indonesia

Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tergolong lebih rumit dibandingkan dengan sejumlah negara lain, sehingga memerlukan tiga institusi penyelenggaranya. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai tiga lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu karena sistem demokrasi bangsa kita rumit, dan kita mempunyai mekanisme yang berbeda dengan negara-negara demokrasi lain.
Sistem proporsional yang dianut oleh pemilu di Indonesia kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama satu sama lain, tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan.

Dalam sistem perwakilan proposional para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan seperti pada sistem distrik. Akibat dari hubungan antara para pemilih dan wakil-wakilnya di badan perwakilan rakyat tidak seerat dalam sistem distrik. Akibatnya kekuasaan partai politik sangat besar, karena pada hakekatnya partai politiklah yang menentukan siapa-siapa calon partai politik untuk pemilihan umum. Sedangkan praktek dari Hare system dapat mengakibatkan kecenderungan tambahnya partai politik, karena adanya ambisi perseorangan yang ingin duduk sebagai pimpinan partai politik, maka dibentuklah partai baru.

Solusi Dari Kelemahan Pemilu Di Indonesia

Sistem proposional yang dianut dalam pemilihan umum di Indonesia dipilih bukan tanpa sebab, sistem proposional juga memiliki kelebihan seperti, sistem proposional lebih demokratis, praktis tanpa ada suara yang hilang, sistem proposional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan suara yang diperolehnya dari masyarakat dalam pemilu, dan tidak ada distorsi di mana perolehan kursi kira-kira sama dengan persentase perolehan suara secara nasional. Jika sistem tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya maka pemilu akan berjalan dengan adil, jujur, dan bertanggug jawab.

Pemerintah harus menyeleksi dengan ketat partai-partai yang akan masuk ke pemilu. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada orang atau kelompok yang melakukan kecurangan dalam pemilu.  Pemerintah juga sebaiknya melakukan sosialisasi politik yang transparan, baik, dan benar kepada masyarakat . Dua lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) harus dapat berkoordinasi dalam pemilu agar berjalan sesuai harapan.

Sumber


Selasa, 12 Maret 2013

Globalisasi



Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.
Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal.  Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985.
Pengertian lain dari globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik.

Mengapa Terjadi Globalisasi

Munculnya era globalisasi tidak terlepas dari upaya manusia untuk melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya globalisasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor ekstern dan intern.

Fakor Ekstern:
1.      Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)
2.      Penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih
3.      Adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas
4.      Modernisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadopsi atau meniru hal yang sama
5.      Keberhasilan perjuangan prodemokrasi di beberapa negara di dunia sedikit banyak memberi inspirasi bagi munculnya tuntutan tranparansi dan globalisasi di sebuah negara
6.      Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional
7.      Perkembangan HAM

Faktor Intern:
1.      Ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia.
2.      Kebebasan pers
3.      Berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan
4.      Munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga awadaya masyarakat
5.      Berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat

Globalisasi terjadi melalui berbagai saluran, di antaranya:
a.      Lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan
b.      Lembaga keagamaan
c.       Indutri internasional dan lembaga perdagangan
d.      Wisata mancanegara
e.      Saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional
f.        Lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional
g.      Lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler

Ciri-Ciri Globalisasi

1) Hilir mudiknya transportasi barang antar-negara menunjukkan peningkatan, keterkaitan dan ketergantungan antar-manusia (bangsa) di seluruh dunia.

2) Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Globalisasi dewasa ini menjadi pusat perhatian (mainstream) banyak pihak, karena proses interaksi antarmanusia atau masyarakat menjadi semakin tinggi akibat dari adanya kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi, (seperti telepon genggam, televisi satelit, internet, pariwisata, imigran, tenaga kerja, pertukaran pelajar/mahasiswa memungkinkan manusia merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda). Perkembangan ini menjebabkan manusia semakin cepat mengetahui apa yang terjadi di sisi dunia yang letaknya berjauhan serta semakin cepat mencapai wilayah (daerah) yang letaknya berkilo-kilo meter jauhnya. Dunia menjadi sebuah desa global (global village), karena antar bagian dunia, baik pelosok terpencil maupun perkotaan, sudah saling berhubungan dan berkaitan.

3) Pasar dan kegiatan produksi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan miltinasional, dan dominasi organisasi internasional semacam world trade organization (WTO).

4) Peningkatan interaksi budaya melalui perkembangan media massa (televisi, film, musik, transmisi berita dan olahraga internasional). Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang beraneka ragam budaya berasal dari berbagai belahan dunia, misalnya dalam bidang fashion, literature, olahraga, seni, makanan, dan sebagainya.

5) Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi.

6) Penyebaran prinsip multi-kebudayaan, dan kemudahan akses bagi individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaanya.

7) Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti pertandingan olah raga level piala dunia, putri kecantikan dunia (miss universe), olimpiade matematika, dan sebagainya.

8) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi cikal bakal lahirnya revolusi industri. Hal ini mengakibatkan kebutuhan bahan baku untuk industri serta pasar di negara-negara di dunia memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indonesia misalnya, perusahaan-perusahaan dunia dari Eropa dan AS, seperti Freepot dan Exxon, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris, dan sebagainya.

Pengaruh Globalisasi Bagi Masyarakat Indonesia

Dampak Positif:
1.      Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini mempermudah masyarakat Indonesia menerima informasi lebih cepat, apa yang sedang terjadi di negara lain dapat dengan mudah diketahui hanya dalam waktu sekejap.
2.      Informasi mengenai kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi negara lain dapat menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan etos kerja dan disiplin agar tidak tertinggal dari negara lain.
3.      Dengan adanya pasar internasional kesempatan kerja semakin terbuka lebar sehingga pendapatan negara meningkat. Impor ekspor yang terjadi membntu memenuhi kebutuhan negara satu dengan yang lainya
4.      Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahan djalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat.

Dampak Negatif:
1.      Produk-produk luar negeri yang beredar di Indonesia menurunkan minat masyarakat akan produk dalam negeri. Anggapan bahwa produk luar negeri lebih berkualitas dari produk dalam negeri membuat produsen lokal kalah saing di negeri sendiri.
2.      Sifat konsumtif dan individualisme mengarah pada ketidakpedulian antarsesama dan menciptakan kesenjangan social antara si miskin dan si kaya.
3.      Perilaku kebarat-baratan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia khusunya kalangan anak muda seperti berlaku tidak hormat kepada orang tua, berpakaian tidak sopan, atau menganggap kuno kesenian tradisional akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang jauh dari nilai-nilai pancasila.

Sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-globalisasi.html
http://id.shvoong.com/law-and-politics/2265391-penyebab-globalisasi/
http://sekolahbareng.blogspot.com/2012/10/konsep-dan-ciri-ciri-globalisasi.html